Wacana mata pelajaran Sejarah menjadi mata pelajaran pilihan di tingkat SMK menuai pro dan kontra di masyarakat

Wacana mata pelajaran Sejarah menjadi mata pelajaran pilihan di tingkat SMK menuai pro dan kontra di masyarakat

Wacana mata pelajaran Sejarah menjadi mata pelajaran pilihan di tingkat SMK menuai pro dan kontra di masyarakat

Dalam pernyataan melalui video (20/9), Mendikbud Nadiem Makarim menjawab keresahan masyarakat itu bahwa pemerintah belum dan tidak akan mengeluarkan kebijakan penghapusan mapel sejarah di sekolah. Mendikbud menjelaskan pentingnya pengetahuan sejarah bagi peserta didik. Diakui Nadiem, dokumen penghapusan mapel sejarah muncul dalam diskusi terbatas, tetapi tidak akan menjadi keputusan pemerintah, setidaknya sampai tahun 2021 hingga 2022.

Bambang Sutrisno anggota Komite III DPD RI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berhati-hati dan mengkaji secara mendalam setiap akan mengeluarkan kebijakan.

“Baru saja reda heboh polemik Program Organisasi Penggerak (POP), sekarang masyarakat ribut lagi soal wacana menjadikan mapel sejarah menjadi mapel pilihan di SMK”, kata Bambang.

Menurut Bambang, “Semestinya mapel sejarah wajib diajarkan di tingkat dasar dan menengah agar dipastikan peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang sejarah bangsanya. Mapel sejarah tidak bisa hanya menjadi pilihan atau diserahkan kepada sekolah/ madrasah. Pemerintah harus menjadikannya pelajaran yang penting dan utama”.

“Jika dihilangkan atau hanya menjadi mata pelajaran pilihan maka tidak ada jaminan bahwa sekolah atau daerah memberikannya kepada peserta didik di semua tingkatan. Akibatnya akan fatal , karena sebagian generasi mudah akan ahistoris atau awam sejarah bangsanya sendiri”, tegasnya.

Menurut senator asal Jawa Tengah ini, mapel sejarah wajib diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian NKRI akan utuh selamanya,melupakan sejarah berpotensi melahirkan perpecahan NKRI.

Kedua, mengembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik,jiwa bela negara diperlukan untuk menjaga dan memperkuat bidang ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, dan sosial, jiwa nasionalisme akan mampu meredam potensi konflik horizontal dan vertikal.

Ketiga, meningkatkan jiwa kontributif peserta didik bagi bangsanya. Menanamkan prinsip apa yang bisa generasi atau individu bisa berikan bagi bangsanya, bukan sebaliknya apa yang bangsa ini berikan kepada mereka. Sejarah mengajarkan bagaimana para pendahulu merebut kemerdekaan dari penjajah dengan pengorbanan fisik, jiwa, harta, dan tenaga.

Keempat, penghargaan dan penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa. Menghapuskan atau istilah apa pun yang dinilai halus, menunjukkan kurang atau tidak ada penghargaan pemerintah terhadap jasa para pendahulu yang jelas sangat berjasa bagi tegak dan kokohnya NKRI ini.

Kelima, dengan menjadikan mapel sejarah pada SMK membuat guru mapel sejarah kekurangan jam pelajaran yg berakibat tunjangan profesi tidak memcukupi

“Pembangunan dan keamanan yang dirasakan generasi saat ini tidak bisa lepas dari jasa dan kontribusi para pendiri dan para pendahulu. Mengabaikan fakta jasa para pendahulu bagi bangsa ini sejak orde lama, orde baru, dan orde reformasi, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”, katanya.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *