Kunjungan Anggota DPD RI ke PGRI Purworejo, Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K

KORANJURI.COM – Pemerintah akan mengadakan rekrutmen P3K/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) khusus guru, dengan kuota satu juta di seluruh Indonesia. Rekrutmen ini, rencananya akan dilakukan April tahun 2021 ini.

Dari rekrutmen tersebut, diprioritaskan bagi guru honorer. Peluang ini, memang sangat ditunggu-tunggu bagi para guru honorer, untuk menjadi ASN.

Informasi ini disampaikan Ir. H. Bambang Sutrisno, MM, angggota DPD RI dari Dapil Jateng, saat melakukan kunjungan kerjanya ke PGRI Kabupaten Purworejo, Senin (08/02/2021).

Adanya peluang tersebut, Bambang meminta guru honorer untuk tak menyia-nyiakannya, dengan mengikuti seleksi P3K tersebut. Karena secara hak, antara PNS dan P3K tetap sama, hanya yang membedakan, P3K tak mendapat pensiunan.

“Ini kesempatan baik, harus disambut baik, dengan mengikuti dengan maksimal dan mempersiapkan diri dengan cara berlatih dari berbagai materi-materi yang akan diujikan,” ujar Bambang, di hadapan para pengurus PGRI Kabupaten Purworejo.

Peluang tersebut, jelas Bambang, hanya untuk guru honorer non PAI (Pendidikan Agama Islam). Untuk guru honorer PAI sendiri, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Agama.

“Ada keluhan memang, dari guru agama, GTT, PTT juga belum masuk di P3K ini,” ungkap Bambang.

Dijelaskan pula oleh Bambang, kunjungan kerjanya ke PGRI Purworejo tersebut, selain untuk bersilaturahmi, juga menerima aspirasi maupun menyampaikan informasi.

“Sehingga perkembangan-perkembangan bisa kita himpun, persoalan-persoalan yang ada seperti apa. Nantinya kalau ada momen yang tepat, akan menjadi bahan masukan pada pemegang kebijakan,” kata Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PGRI Kabupaten Purworejo, Irianto Gunawan, SPd menyampaikan, sebuah kehormatan tersendiri, PGRI Purworejo mendapat kunjungan dari Bambang Sutrisno, selaku anggota DPD RI dari Dapil Jateng.

Dari kunjungan kerja tersebut, PGRI Kabupaten Purworejo menyampaikan banyak aspirasi, diantaranya, mengusulkan agar rekrutmen P3K memperhitungkan masa kerja, pemberlakuan Permendikbud yang mengatur tunjangan Kepala Sekolah yang sudah memiliki NUKS (penyesuaian tunjangan KS yang sudah mempunyai NUKS), P3K untuk Tenaga Kependidikan, serta BOS yang telat cair.

“Kita berharap, aspirasi ini bisa tersampaikan ke pemegang kebijakan,” kata Irianto Gunawan. (Jon)