Dana APBN 2021, Fokus Pendidikan untuk Tingkatkan Skor PISA, PAUD dan Guru
Dana APBN 2021, Fokus Pendidikan untuk Tingkatkan Skor PISA, PAUD dan Guru
KOMPAS.com – Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (PKAPBN BKF Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi menjelaskan, pembiayaan paling tinggi dari kebijakan strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pengembangan sektor pendidikan.
“Terutama untuk mendukung penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta peningkatan kompetensi guru,” jelas Ubaidi lewat akun YouTube BKF Kemenkeu pada Selasa (13/10/2020).
Untuk mendukung akselerasi pemulihan (recovery) dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, Kemenkeu mengalokasikan dana sebesar Rp550,5 triliun dari APBN 2021 untuk bidang pendidikan.
Dalam acara virtual bertajuk “Bincang APBN 2021” dengan tema Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Ubaidi juga menjelaskan 6 bidang lainnya di luar sektor pendidikan yang menjadi fokus dalam kebijakan strategis APBN 2021.
Keenam sektor lainnya adalah kesehatan (alokasi Rp169,7 triliun), perlindungan sosial (alokasi Rp421,7 triliun), infrastruktur (alokasi Rp413,8 triliun), ketahanan pangan (Rp104,2 triliun), parawisata (Rp15,7 triliun), dan bidang teknologi informasi komunikasi atau ICT (alokasi Rp 29,6 triliun).
Dari 7 fokus kebijakan strategis APBN 2021, pengalokasian terbanyak diberikan untuk pengembangan pada dunia pendidikan di Indonesia.
Skor PISA Indonesia menurun
Programme for International Student Assessment atau PISA merupakan studi global untuk menilai kompetensi siswa usia 25 tahun dalam kemampuan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains.
Sejak 2000, Indonesia telah berpartisipasi dalam tes PISA. Namun ternyata, skor PISA 2018 dalam capaian literasi membaca setara dengan hasil pada 2000.
Rata-rata skor pada 2018 dalam 3 bidang literasi juga lebih rendah daripada pencapaian Indonesia pada 2015.
Berikut ini adalah perbandingan skor PISA 2015 dengan 2018.
1. Literasi membaca
Skor PISA 2015: 397
Skor PISA 2018: 371
Skor rata-rata 79 negara peserta survei PISA 2018: 487
2. Literasi matematika
Skor PISA 2015: 386
Skor PISA 2018: 379
Skor rata-rata 79 negara peserta survei PISA 2018: 489
3. Literasi sains
Skor PISA 2015: 403
Skor PISA 2018: 396
Skor rata-rata 79 negara peserta survei PISA 2018: 489
Nilai PISA 2018 yang diperoleh Indonesia cenderung stagnan atau dalam keadaan terhenti dalam 10 sampai 15 tahun terakhir.
Hal ini membuat Indonesia juga berada pada peringkat ke-72 dari 77 negara dalam kompetensi membaca.
Untuk bidang matematika, skor Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara.
Sementara itu, peringkat Indonesia mengacu nilai sains ada di peringkat ke-70 dari 78 negara.
Tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD) ini memberikan model tes yang sama terhadap siswa dari 79 negara di dunia.
Soal yang mereka berikan juga diterjemahkan ke dalam bahasa tiap-tiap negara.
Penyelenggaraan tes PISA memang bukan untuk menguji penguasaan siswa terhadap konten kurikulum, melainkan mengetahui apakah siswa bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam permasalahan kehidupan sehari-hari.
Strategi Nadiem untuk PISA
Terkait menurunnya skor PISA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun mengganti program Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).
Dengan AKM, sekolah maupun pemerintah bisa mengukur kinerja sekolah berdasarkan kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa.
Pasalnya, literasi membaca dan numerasi menjadi fokus berbagai tes internasional. Tidak hanya PISA, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) turut menekankan kemampuan tersebut.
“Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar juga akan digunakan untuk mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik,” ungkap Nadiem pada Jumat (3/4/2020) silam.
Hingga saat ini, Nadiem sudah memastikan bahwa USBN 2021 akan digantikan dengan Asesmen Nasional.
Asesmen Nasional merupakan strategi Nadiem yang terdiri dari AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
